Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Poin-poin yang kita bicarakan antara lain mencakup Definisi dan Pelaku Pelanggaran HAM, Pelanggaran HAM di Indonesia, Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Definisi dan Pelaku Pelanggaran HAM


Masih terjadi banyak perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan masyarakat masih memandang pelanggaran HAM hanya dalam “kacamata” hak sipil dan politik, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh negara dalam berbagai bentuk kebijakan kepada rakyatnya.

Para pakar hukum HAM melalui The Maastricht Guidelines mendefinisikan bahwa pelanggaran HAM terjadi melalui Act of Commission (tindakan kekerasan), yang dapat dilakukan oleh negara atau institusi/ organisasi/perkumpulan. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi melalui Act of Omission (tindakan pembiaran), yang dilakukan oleh negara atau institusi/organisasi/perkumpulan.

Dalam UU No. 39/1999, pasal 8, 71, dan 72, disebutkan bahwa pelanggaran terjadi dalam kondisi negara telah gagal untuk memenuhi salah satu di antara tiga kewajibannya. Ketiga kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kewajiban untuk menghormati
Semua kebijakan yang dikeluarkan harus dihormati oleh negara, termasuk institusi dan aparatur negara. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar keutuhan dan kemerdekaan seseorang atau kelompok. Sebagai contoh, negara mengeluarkan undang-undang tentang anti diskriminasi terhadap warga negara keturunan. Dalam pelaksanaannya, aparat tidak boleh mempersulit pengurusan KTP seorang warga negara keturunan.

b. Kewajiban untuk melindungi
Negara beserta aparatur negara wajib melakukan tindakan untuk melindungi dan mencegah individu atau kelompok yang melanggar hak dari individu atau kelompok lainnya. Sebagai contoh, negara harus dapat mencegah terjadinya perampokan atau pembunuhan terhadap warga negara di mana pun ia berada.

c. Kewajiban untuk memenuhi
Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin setiap orang memiliki hak hukum. Hak hukum untuk mendapatkan kepuasan dari kebutuhan akanHAM yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi. Sebagai contoh, negara harus dapat menyediakan pengacara bagi seorang pengemis yang terlibat dalam kasus hukum.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketika negara gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka pelanggaran-pelanggaran HAM akan terjadi. Namun demikian, kelompok di luar pemerintah dapat juga menjadi pelaku pelanggaran HAM (non-state actor). Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh non-state actor tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh negara atau aparatnya. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok yang mengancam kebebasan individu dan kelompok lainnya.

Pelanggaran HAM di Indonesia

Berdasarkan batasan-batasan di atas, dapat kita petakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat membaginya atas beberapa kelompok seperti berikut ini.

a. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara
Termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan negara, antara lain sebagai berikut.
  1. Menangkap seseorang yang mengkritik kebijakan presiden.
  2. Membredel atau mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang memuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara.
  3. Melarang warga negara untuk beraktivitas politik seperti membentuk partai politik.
  4. Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan seperti menembak dengan peluru tajam.
  5. Membiarkan terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat.
  6. Mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, misalnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha.


b. Pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat
Termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat antara lain, sebagai berikut.


  • Menutup secara paksa sekolah-sekolah yang dikelola sebuah etnis tertentu.
  • Membakar atau menghancurkan rumah ibadat sebuah agama tertentu.
  • Membuat kerusuhan antietnis tertentu.
  • Mengusir kelompok agama atau etnis tertentu secara paksa.Menyerang kelompok partai politik lain yang sedang berkampanye.
  • Melakukan tindakan main hakim sendiri, misalnya membunuh seorang pencuri yang tertangkap.
  • Melakukan pelecehan seksual terhadap kaum wanita.
  • Menipu para pemudi untuk kemudian dijadikan pekerja seksual.
  • Membiarkan terjadinya sebuah pelanggaran HAM.

c. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga
Pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut.

  1. Memaksakan kehendak dengan cara memukul istri, suami, atau anak.
  2. Mengintimidasi istri, suami, atau anak yang dapat menyebabkan gangguan psikis.
  3. Memaksa istri, suami, atau anak untuk menjual diri agar mendapatkan uang.
  4. Menelantarkan keluarga misalnya tidak memberi makan atau nafkah.
  5. Membiarkan istri, suami, atau anak sakit tanpa ada upaya mencari kesembuhan.
  6. Memaksa anak untuk mengambil bidang tertentu yang tidak diminatinya.


d. Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak
Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak antara lain, sebagai berikut.


  1. Memperjualbelikan anak-anak.
  2. Mempekerjakan anak-anak untuk mengamen, berjualan koran, atau menjadi buruh.
  3. Melarang anak-anak untuk bersekolah.
  4. Melarang anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya.
  5. Memaksa anak-anak untuk menjadi pekerja seks.


Kasus-kasus yang disebutkan di atas baru sebagian dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tentu masih banyak kasus yang belum terliput dan terhimpun. Bahkan, mungkin banyak pula terdapat kasus-kasus baru.

Dengan bercermin pada kasus-kasus di atas, sebagai bangsa yang memiliki komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, kita bertekad untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Kita telah memulainya dengan amandemen UUD 1945 yang telah memberi ruang bagi pengakuan hak-hak warga negara. Kita juga telah mencabut dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah menjerat hak-hak asasi warga negara selama ini.

Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kita membiarkan atau melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Sebagai negara hukum, kita patut mengusahakan penyelesaian secara hukum terhadap setiap pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Dengan demikian, rasa keadilan dan supremasi hukum di negara kita dapat semakin berkembang. Tekad ini tentu harus pula diiringi dengan sikap rekonsiliasi dan kerja sama antarsesama warga negara Indonesia. Dengan cara ini, kita akan dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik.

Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Adanya pelanggaran hak asasi manusia tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu instrumen dan lembaga perlindungan hak asasi manusia.

Instrumen Hak Asasi Manusia
Berbagai instrumen hak asasi manusia itu adalah sebagai berikut.

a. Intrumen hak asasi manusia dalam Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)
Pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR RI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, hak asasi manusia diatur dalam Bab XA, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
  • Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  • Pasal 28B: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Pasal 28C: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
  • Pasal 28D: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
  • Pasal 28E: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  • Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Pasal 28G: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari ngara lain.
  • Pasal 28H: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
  • Pasal 28I: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, di atur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 28J: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.


b. Instrumen HAM dalam ketetapan MPR RI dapat dilihat dalam Tap.
MPR No. XVII/ 1996 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

c. Instrumen HAM dalam UU yang pernah dikeluarkan pemerintah, antara lain sebagai berikut.
  • UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  • UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
  • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.UU No. 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU No. 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.
  • UU No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.
  • UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum bagi Pekerja.
  • UU No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
  • UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
  • UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

d. Instrumen hak asasi manusia dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden, antara lain sebagai berikut.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
  • Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  • Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
  • Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
  • Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Selain beberapa instrumen hak asasi manusia di atas, pemerintah juga mencantumkan tentang hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dinyatakan sebagai berikut.

  1. Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM Tahun 1948.
  2. Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.
Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain sebagai berikut.

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Negara Indonesia bertekad untuk menegakkan hak asasi manusia. Hal itu terbukti dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75, antara lain disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tujuan sebagai berikut.
  1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Anggota Komnas HAM terdiri atas tokoh masyarakat yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara.

Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Syarat anggota Komnas HAM yang dapat diangkat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hal berikut ini.


  • Berpengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orangatau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
  • Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya.
  • Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara.
  • Berpengalaman sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.


Komnas HAM memiliki empat fungsi, yakni pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam upaya penegakan HAM, setiap kasus pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Di antaranya membentuk komisi atau unit tertentu yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Apabila terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran HAM, kasus tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, oleh Kejaksaan Agung akan dilanjutkan ke Pengadilan HAM untuk diproses secara hukum.

Kita dapat mengajukan laporan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM dengan dasar Pasal 90 UU RI No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan, “Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM.” Semua pengaduan dapat dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan awal yang jelas tentang materi atau persoalan yang diadukan atau dilaporkan.

Namun, pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:


  1. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  2. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  3. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
  4. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
  5. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR RI dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Berikut adalah alur proses hukum terhadap sebuah kasus pelanggaran HAM.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Sekilas Tokoh Nursyahbani Katjasungkana:
Nursyahbani Katjasungkana Politisi Perempuan untuk Keadilan. Nursyahbani Katjasungkana lahir di Jakarta tanggal 7 April 1955. Dia sangat dikenal sebagai orang yang peduli dengan masalah yang dihadapi perempuan. Khususnya perempuan yang menjadi korban penganiayaan dalam rumah tangga. Wajar saja ia cukup dikenal karena keaktifannya di berbagai yayasan seperti LBH APIK, menjabat Sekretaris Jenderal di Koalisi Perempuan, menjadi penasihat di Komnas Perempuan, serta beberapa yayasan lainnya. Sudah ribuan kasus yang ia tangani berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Ia pernah memimpin proyek penelitian tentang gender dan akses pada keadilan, yang disponsori oleh APWLD, Kuala Lumpur (1990-1991). Dia juga menjadi konsultan hukum untuk program advokasi peran dan posisi perempuan di Solidaritas Perempuan sejak 1990. Sebelum terjun ke politik praktis, dia juga berpengalaman dalam organisasi Work Group Coordinator of Indonesian’s NGO Forum on Women. Sempat juga menjabat Sekjen Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi serta Board Member of Women Law and Development International, dan Anggota Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan (1998-sekarang). Berkat kegigihannya membela kaum perempuan itu, dia mendapatkan penghargaan sebagai Kartini Abad Ini, Wanita Pembangunan oleh LSM atau Perempuan Pilihan Matra 2000. Dia pun telah menerima penghargaan Nestle Bear Brand Women Award di Jakarta (1998).

b. Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen. 
al ini sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tugas komisi perlindungan anak Indonesia adalah:


  1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.


c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisn Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Keamanan tersebut meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menunjung tinggi hak asasi manusia. 
Hal ini berarti Kepolisian Negara RI juga memberikan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian pembahasan kita mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, semoga bermanfaat, jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan silahkan berkomentar!

Sumber rujukan :
Faridy. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

0 Response to "Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia"

Post a Comment

Google+ Followers

Facebook Like