Tugas dan Wewenang Gubernur

Tugas dan Wewenang Gubernur – Kepala pemerintahan provinsi disebut gubernur. Gubernur di pilih langsung oleh rakyat di seluruh wilayah provinsi. Pemilihan gubernur dilakukan lima tahun sekali. Oleh karena itu, sekali terpilih seorang gubernur akan bertugas selama lima tahun. Gubernur hanya boleh dipilih dua kali saja.

Tugas dan Wewenang Kepala Daeran

Ilustrasi Kepala Daerah

Tugas gubernur banyak sekali. Hal ini dikarenakan wilayah yang diurusnya amat luas. Wilayah pemerintahan provinsi lebih luas dari pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur dibantu oleh wakil gubernur dan perangkat daerah provinsi.

Tugas Gubernur

  • Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
  • Kordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
  • Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
  • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  • Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
  • Memelihara stabilitas politik;
  • Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
  • Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Wewenang Gubernur

  1. Mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
  2. Meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
  3. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaankewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
  4. Menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  6. Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
  7. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraaan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  8. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.