no comments

Hakikat, Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hakikat, Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM) – Poin-poin yang akan kita bicarakan antara lain mencakup Pengertian Hak Asasi Manusia, Latar Belakang Sejarah Hak Asasi Manusia, Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

kelembagaan-ham-di-indonesia

Secara kodrati, manusia adalah makhluk pribadi atau individu yang mempunyai hak. Hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk pribadi sehingga disebut hak pribadi. Hak ini telah ada sejak manusia itu lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hak itu sering kita sebut hak asasi. Perjuangan untuk menegakkan hak asasi telah berlangsung cukup lama. Dewasa ini penegakan hak asasi makin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta makin tingginya tingkat kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia pun terus ditingkatkan oleh semua pihak, baik perseorangan maupun negara. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia juga berusaha menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar, atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang, insan, atau makhluk yang berakal budi. Dengan demikian hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya. Ada beberapa pengertian hak asasi manusia sebagai berikut.

Jan Materson (Komisi HAM PBB) berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

 

John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

 

Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Muladi berpendapat hak asasi adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia (those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being).

Peter R. Baehr menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi hak asasi manusia di atas menunjukkan bahwa timbulnya hak asasi manusia karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Kesadaran manusia itu muncul karena adanya tindakan sewenang-wenang, perbudakan, penjajahan, ketidakadilan, dan kezaliman. Semua tindakan tersebut telah melanggar hak hidup manusia. Hak hidup adalah salah satu contoh hak asasi. Hak hidup setiap orang melahirkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Berdasar rumusan hak asasi manusia di atas dapat dikatakan bahwa ciri pokok hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

  • Hak asasi manusia perlu diberikan atau diwarisi sehingga menjadi bagian dari manusia secara otomatis.
  • Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan asal usul sosial atau bangsa.
  • Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar.

Hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama. Oleh karena itu, manusia harus diperlakukan secara sama, adil, dan beradab. Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut.

  • Hak asasi pribadi, misalnya hak memeluk agama dan hak berpendapat.
  • Hak asasi ekonomi (hak milik), misal hak membeli dan menjual, hak melakukan kontrak.
  • Hak asasi persamaan hukum, misalnya hak pengayoman dan hak perlakuan adil dalam hukum pemerintahan.
  • Hak asasi politik, misal hak memilih dan dipilih.
  • Hak asasi sosial budaya, misalnya hak mendapat pendidikan.

Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Perkembangan hak-hak asasi manusia ini ada melalui perjuangan dan perjalanan sejarah. Berikut ini uraian tentang sejarah adanya hak asasi manusia di dunia. Hak asasi manusia adalah ekspresi dari tradisi toleran yang bisa ditemui di semua kebudayaan dan merupakan dasar bagi perdamaian dan kemajuan (Kofi Annan: pernyataan pada peringatan 50 tahun Deklarasi Universal HAM).

Latar Belakang Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah perjuangan menegakkan hak asasi manusia dimulai sekitar abad ke-13, yaitu ketika pada tahun 1215, Raja John dari Inggris mengeluarkan sebuah piagam yang dikenal dengan nama Magna Charta atau PiagamAgung. Magna Charta dibuat untuk membatasi kakuasaan raja. Raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum itu) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai diminta pertanggungjawaban di muka hukum. Perjuangan menegakkan HAM terus berlanjut hingga muncul peristiwa besar, yaitu Revolusi Amerika (1776), dan Revolusi Prancis (1789).

a. Revolusi Amerika
Revolusi Amerika (1776) menghasilkan pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat. Hal itu ditandai dengan tiga belas daerah jajahan Inggris di pantai Benua Amerika melepaskan diri dari jajahan Inggris. Sejak saat itulah berdiri negara Amerika Serikat. Pada tahun 1789 rakyat Amerika pun menyusun Undang-Undang Hak yang disebut Bill of Rights dan menjadi bagian dari UUD negara pada tahun 1791.

b. Revolusi Prancis
Revolusi Prancis adalah masa dalam sejarah Prancis antara tahun 1789 dan 1799. Saat itu para demokrat dan pendukung republikanisme menerapkan monarkhi absolut di Prancis dan gereja Katolik Roma dipaksa menjalani restrukturisasi yang radikal. Revolusi Prancis (1789) menghasilkan beberapa peryataanyang lazim disebut pernyataan hak asasi manusia dan warga negara. Pernyataan itu dikenal dengan Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen, yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama. Dalam pernyataan tersebut terdapat rumusan, “… manusia dilahirkan sama dalam keadaan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama ….” Dengan adanya pernyataan tersebut, maka hilanglah hak istimewa yang dimiliki kaum bangsawan dan gereja. Sebagai puncak perkembangan sejarah hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 lahirlah pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights. Pernyataan itu diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Sekilas tentang Sejarah HAM

Hak-hak yang dirumuskan mulai abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan yang dikemukakan John Locke (1632–1714) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Semua hak tersebut hanya terbatas pada hak politis saja seperti hak kesamaan, hak kebebasan, dan hak untuk memilih. Karena hak-hak politis tersebut kurang dianggap sempurna, maka pada abad ke-20 dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas. Rumusan hak asasi pada abad ke-20 yang paling terkenal adalah pendapat dari Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Rumusan hak asasi itu disampaikan dalam salah satu pidatonya di depan kongres pada tanggal 6 Januari 1941. Dalam pidatonya itu dinyatakan akan perlunya menjaga dan dipertahankannya hak-hak asasi manusia. Pentingnya menjaga dan mempertahankan hak asasi karena pada waktu itu martabat dan hakikatnya selaku makhluk yang bereksistensi tengah diinjak-injak oleh kaum Nazi Jerman. Hak-hak yang disebut oleh Franklin D. Roosevelt terkenal dengan istilah the four freedoms. (empat kebebasan) yang terdiri atas:
a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech);
b. kebebasan untuk beragama (freedom of religion);
c. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear);
d. Kebebasan dari kenikmatan (freedom of want).

Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Kita mengenal macam-macam hak asasi. Di antaranya sebagai berikut.

  • Hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi hak untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan lain sebagainya. Contohnya, di kelas setiap siswa memiliki hak untuk menyatakan pikirannya, termasuk untuk bertanya atau meminta penjelasan guru.
  • Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya. Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk membeli beras.
  • Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau disebut rights of legal quality. Contohnya setiap warga negara Indonesia dari latar belakang apapun memiliki hak yang sama untuk hidup aman. Oleh karena itu, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan.
  • Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilu. Contohnya, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, atau lurah.
  • Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, misalnya hak pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan. Contohnya, setiap anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah.
  • Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan atau procedural rights, misalnya hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia), penangkapan, peradilan, dan pembelaan. Contohnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan pengacara saat menghadapi sebuah kasus.

 

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh perhatian terhadap hak asasi manusia. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam HAM adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Budi Utomo mengilhami penegakan HAM di Indonesia hingga memunculkan kesadaran untuk merdeka yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-sekarang)

Periode ini terbagi menjadi menjadi lima periode sebagai berikut.

1. Periode 1945-1950
Hak asasi manusia pada periode ini masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal dalam UUD 1945.

2. Periode 1950-1959
Pemikiran HAM pada periode ini ditandai oleh beberapa hal. Pertama, semakin banyaknya partai politik yang tumbuh dengan ideologi yang beragam. Kedua, kebebasan pers yang semakin tinggi. Ketiga, pemilihan umum berlangsung dalam suasana kebebasan. Keempat, parlemen sebagai wakil rakyat menunjukkan kinerja yang baik dan efektif terhadap eksekutif. Kelima, wawasan tentang HAM semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

3. Periode 1959-1966
Pada periode ini masalah hak asasi manusia tidak mendapat perhatian yang baik karena telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan adanya pergantian sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin.

4. Periode 1966-1998
Sekitar tahun 1970-1980 permasalahan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada masa itu bersikap defensif dan represif. Pemerintah menganggap HAM adalah produk dari dunia Barat yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa dalam Pancasila. Pemikiran hak asasi manusia di lingkungan pemerintah mengalami kemunduran, namun pemikiran HAM terus ada di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menjelang periode 1990-an, pemerintah mulai peduli pada penegakan HAM dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993.

5. Periode 1998-Sekarang
Pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap.

  • Tahap status penentuan ditandai dengan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, PP No. 2 Tahun 2002 dan ketentuan lainnya.
  • Tahap penataan aturan secara konsisten.

Demikian pembahasan kita mengenai Hakikat, Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM), semoga bermanfaat, jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan silahkan berkomentar.

Sumber rujukan :

Faridy. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Loading...