no comments

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan – Salah satu wujud demokrasi Pancasila adalah pola pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila harus dapat dilakukan secara arif dan bijaksana sesuai dengan jiwa Pancasila. Pengambilan keputusan pun harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

tips-memaknai-demokrasi-pancasila-dengan-positif

Berdasar pada sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Hal inilah yang menjadi prioritas dan dikehendaki oleh demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan diutamakan proses melalui musyawarah mufakat. Jika pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan voting atau pemungutan
suara terbanyak.

Menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 dijelaskan bahwa pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila hal ini tidak berhasil dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak. Baik pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat maupun suara terbanyak, keduanya memiliki persyaratan tersendiri.

Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.

Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dalam demokrasi Pancasila dikatakan sah, yaitu sebagai berikut.

  1. Diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota rapat.
  2. Disetujui lebih dari separuh anggota yang hadir.

Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

  • Pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009 secara luber dan jurdil.
  • Pemilihan dan penyusunan ketua dan wakil ketua DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  • Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Sumber Rujukan:
Dwi Cahyati A.W dan Warsito Adnan. 2011. Pelajaran Kewarganegaraan 1 untuk kelas X SMA, MA, dan SMK. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional

Loading...