no comments

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Wilayah kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wilayah kabupaten sebagian besar berupa wilayah pedesaan. Wilayah kota biasanya terdiri dari wilayah perkotaan.

pemerintahan-kabupaten-kota

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah kabupaten/ kota menggunakan asas otonomi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai hak sebagai berikut:

  • mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  • memilih kepala daerah;
  • mengelola aparatur daerah;
  • mengelola kekayaan daerah;
  • memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
  • mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah.

Kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

  1. melindungi masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
  6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah yang disebut kepala daerah. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan pemerintah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari seorang bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. Begitu juga seorang walikota juga dibantu seorang wakil walikota.

Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan, para calon bupati/walikota serta wakilnya diberi kesempatan berkampanye untuk menawarkan program. Masing-masing calon merupakan calon yang diajukan partai politik yang ada di daerah tersebut. Pemerintah kota yang memiliki DPRD, pemilihan walikota dan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemerintah kota yang tidak mempunyai DPRD,tetapi walikotanya diangkat oleh menteri dalam negeri atas usul gubernur.

Bupati/walikota adalah pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil wali kota. Kedudukan bupati/wali kota sejajar dengan DPRD. Kedua lembaga ini saling bekerja sama untuk memajukan daerahnya.

Di samping Bupati/walikota ada juga lembaga DPRD Kabupaten/ Kota. DPRD merupakan lembaga legislatif. Lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan bupati/walikota, DPRD membuat Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sumber : bse kemdikbud

Loading...