no comments

Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia – Proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Berbagai monumen bersejarah yang menggambarkan perjuangan daerah dalam melawan penjajahan membuktikan pernyataan tersebut.

peran daerah

1. Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat yang berawal dengan perdangangan bangsa Indonesia menerima dengan terbuka karena semenjak dahulu sudah menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah lain. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam.

Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati unus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tjut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem, dan yang lain. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanudin dan Maluku dipimpin oleh Pattimura,serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik.

Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan, menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Kesadaran nasional bahwa perjuangan tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan fisik dan tergantung pada pemimpin, namun lebih mengandalkan melalui pergerakan yang terorganisasi dan tidak tergantung pemimpin. Perjuangan memerlukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada saat perjuangan ini berdirilah oraganisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiten Bond, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Husni Thamrin, Muhammad Hatta, Liem Koen Hian, Andi Pettarani, A.A Maramis, Latuharhary, dan tokoh nasional yang lain

Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Soedirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lain.

Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia

2. Peran Daerah dalam Kerangka NKRI saat ini

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang
pemerintahan daerah dalam pasal 18, pasal 18 A dan pasal 18 B . Pasal-pasal
ini menegaskan beberapa hal yaitu :

  1. Wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
  2. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut azas otonomi daerah dan tugas perbantuan.
  3. Hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
  4. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
  5. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI

Kekayaan alam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya miliki daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa , “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Makna “dikuasai” adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh dan lapisan masyarakat diseluruh daerah. Bukan untuk perorangan atau golongan atau daerah tertentu. Oleh karena itu kekuasaan untuk mengatur harus benar-benar dipahami agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Kesadaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar dan agar tercipta prinsip keadilan dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat dan daerah, maka pengelolaan pemerintahan menggunakan azas desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memuat tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembagian kekuasaan, dan beberapa hal yang lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan salah satu hasil reformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan reformasi ini diharapkan lebih terwujud semangat persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonsia.

Sumber:

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi Revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Loading...